PEKANBARU — Tokoh muda pendidikan Riau, Eko Wibowo, menyambut baik terbentuknya gerakan nasional Aliansi Merah Putih (AMP) yang memperjuangkan nasib aparatur sipil negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.
Eko bahkan mendapat amanah langsung dari Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah untuk membentuk kepengurusan Aliansi Merah Putih Provinsi Riau. Ia menilai keberadaan forum nasional tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat perjuangan para ASN PPPK dari berbagai profesi di Riau.
“Saya mendapatkan amanah untuk membentuk kepengurusan Aliansi Merah Putih Provinsi RIAU Langsung oleh Ketua Umum Fadlun Abdillah. Menyambut Baik Untuk Memperpanjang Pergerakan Perjuangan Kawan-kawan ASN PPPK berbagai profesi di provinsi riau,” kata Eko, Selasa (8/9/2026).
Menurut Eko, perjuangan AMP menjadi penting karena melibatkan PPPK dari berbagai bidang, mulai dari guru, tenaga kependidikan (tendik), tenaga teknis hingga tenaga kesehatan (nakes).
Ia mengatakan, komunikasi awal dengan para PPPK di Riau sudah dilakukan melalui grup silaturahmi. Dalam waktu dekat, grup tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembentukan struktur kepengurusan AMP Provinsi Riau.
“Saya sangat menyambut baik dengan adanya Forum Tingkat Nasional Yang memperjuangkan nasib ASN PPPK Umumnya Indonesia khususnya Provinsi Riau,” ujarnya.
“Kawan-kawan berbagai Profesi Baik Guru/Tendik/Teknis dan Nakes kami Sudah Buat Grup Silaturahmi dalam waktu dekat akan segera membentuk kepengurusan AMP Riau. Kami patuh dan taat satu kamando AMP Pusat. Ini sebuah forum nasional perjuangan yang langsung berkomunikasi Bapak Prof.Dr.Sufmi Dasco Wakil Ketua DPR RI,” ujar Pak Eko Tokoh Muda Pendidikan Riau.”
Eko menegaskan, AMP Riau nantinya akan mengikuti garis perjuangan organisasi di tingkat pusat. Ia berharap keberadaan kepengurusan di daerah dapat memperkuat aspirasi PPPK Riau agar mendapat perhatian dalam proses penyelesaian persoalan status, karier, hingga pembiayaan ASN PPPK.
Sebelumnya, Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah mengungkapkan bahwa data PPPK dan PPPK paruh waktu yang dihimpun dari 10 forum yang tergabung dalam AMP telah diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI.
Data tersebut telah diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses sinkronisasi dan verifikasi bersama kementerian/lembaga terkait.
“Alhamdulillah hari ini kami sudah menyerahkan berkas (data, red) seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu kepada pemerintah dan DPR RI. Insyaallah pemerintah akan menyelesaikan secepat mungkin terkait permasalahan teman-teman di seluruh Indonesia,” kata Fadlun kepada JPNN, Senin (7/9/2026).
AMP membawa empat tuntutan utama. Pertama, mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk seluruh jabatan, baik teknis, nakes maupun guru pada 2026.
Kedua, mengangkat seluruh PPPK tanpa memandang usia menjadi PNS pada 2027. Ketiga, merealisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026. Keempat, mengalihkan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.
Sementara itu, Sufmi Dasco mengatakan data yang diserahkan telah diterima DPR RI dan pemerintah. Selanjutnya, data tersebut akan disinkronisasi dan diverifikasi bersama kementerian/lembaga terkait agar berbagai persoalan PPPK dapat segera dicarikan jalan keluar.
Fadlun menilai komitmen tersebut menjadi pegangan bagi AMP yang merupakan gabungan berbagai forum PPPK dan PPPK paruh waktu. Ia optimistis tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti pemerintah, termasuk berkaca pada perjuangan dosen PPPK yang disebutnya telah mendapatkan regulasi pengangkatan menjadi PNS. (Ary)
