PEKANBARU – Ketua ASN PPPK Guru Provinsi Riau, Eko Wibowo, mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi V DPRD Riau, Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau untuk segera mengambil langkah konkret dalam upaya merelokasi para guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 dan 2023 yang hingga kini masih bertugas jauh dari domisili mereka.
“Relokasi guru PPPK bukan hanya soal administrasi, ini menyangkut kehidupan keluarga dan kesejahteraan guru. Sudah saatnya Pemprov Riau jemput bola dengan bersurat resmi kepada Kemenpan RB agar persoalan ini segera dituntaskan,” kata Eko Wibowo, tokoh muda pendidikan Riau, dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Eko menekankan bahwa banyak guru PPPK yang saat ini terpaksa meninggalkan keluarga demi menjalankan tugas di daerah yang sangat jauh dari rumah mereka. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas emosional, tetapi juga menyebabkan beban pengeluaran yang besar, khususnya untuk biaya pendidikan anak dan pengobatan orang tua yang sakit.
Menurutnya, upaya relokasi ini akan berdampak signifikan terhadap efisiensi ekonomi keluarga guru serta meningkatkan kualitas pengajaran karena guru bisa menjalankan tugas dengan tenang dan nyaman.
Jika dalam waktu dekat belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah, Eko menyatakan pihaknya siap membawa aspirasi ini ke tingkat nasional.
“Kami siap ke Jakarta, menyuarakan aspirasi ke Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, juga Komisi II terkait kepegawaian. Kami akan perjuangkan ini sampai titik darah penghabisan demi kesejahteraan guru dan keberlangsungan pendidikan berkualitas di Riau,” tegas Ekowi, yang juga Ketua Ikatan Alumni FTK UIN Suska Riau.
Para guru PPPK 2021 dan 2023 di Riau berharap relokasi ini menjadi prioritas pemerintah, mengingat pentingnya peran guru sebagai ujung tombak pendidikan di daerah. (rilis)
