PEKANBARU – Peluang guru ASN PPPK untuk menduduki jabatan kepala sekolah mulai terbuka di sejumlah daerah di Provinsi Riau. Langkah berani itu dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan melantik guru PPPK menjadi kepala sekolah di tingkat TK, SD, hingga SMP.
Di Kepulauan Meranti, sebanyak 18 kepala sekolah dilantik langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, di Aula Kantor Bupati, Selatpanjang, Selasa (13/1/2026). Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan guru PPPK.
Kebijakan serupa juga dilakukan Pemkab Inhil. Bupati Inhil Herman melantik 44 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil pada Selasa (19/5/2026).
Sejumlah guru ASN PPPK turut dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai kepala sekolah.
Kebijakan dua kepala daerah tersebut mendapat apresiasi dari kalangan guru PPPK di Riau. Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau menilai langkah itu menjadi tonggak penting bagi kesetaraan karier guru PPPK di dunia pendidikan.
“Ini menjadi sejarah baru dan angin segar bagi guru ASN PPPK. Artinya, pemerintah daerah sudah mulai membuka peluang karier yang setara bagi guru PPPK untuk menjadi kepala sekolah,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut membuktikan bahwa guru PPPK memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memimpin lembaga pendidikan.
“Bupati Kepulauan Meranti dan Bupati Inhil telah memberikan kesempatan karier kepada guru ASN PPPK tingkat SD dan SMP. Ini membuktikan bahwa guru PPPK juga punya kompetensi untuk memimpin sekolah,” tambahnya.
Fenomena guru PPPK menjadi kepala sekolah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah daerah di luar Riau, termasuk Kota Jambi dan beberapa wilayah di Pulau Jawa, telah lebih dahulu menerapkannya sejak awal 2026.
Karena itu, kalangan pemerhati pendidikan berharap Pemerintah Provinsi Riau juga segera membuka peluang serupa bagi guru PPPK di tingkat SMA dan SMK.
Tokoh pemerhati pendidikan Riau, Ekowi, mempertanyakan mengapa hingga kini guru PPPK di lingkungan SMA dan SMK belum mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi kepala sekolah.
“Di Jawa sudah banyak guru ASN PPPK menjadi kepala sekolah. Kenapa di Riau, khususnya tingkat SMA dan SMK, belum diberikan kesempatan? Kami dapat info Kepsek yang dilantik besok semua berasal dari PNS. Apa PPPK yang mendaftar tidak ada satupun yang kompeten? Ada apa dengan Disdik Riau?” tanya Ekowi.
Ia berharap momentum pelantikan kepala sekolah oleh Pemprov Riau pada 26 Mei 2026 mendatang dapat menjadi langkah awal perubahan kebijakan tersebut.
“Semoga Bapak Plt Gubernur Riau berani mempertimbangkan guru ASN PPPK dilantik menjadi kepala sekolah,” sambung tokoh muda pendidikan Riau itu.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Riau telah mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat untuk melantik ratusan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Sebanyak 238 pejabat eselon III dan IV serta 77 kepala SMA/SMK negeri dijadwalkan dilantik secara serentak pada 26 Mei 2026.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Seluruh nama yang akan dilantik telah melalui proses seleksi dan uji kompetensi profesional sesuai ketentuan,” katanya belum lama ini.
Penunjukan kepala sekolah tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Proses seleksi juga disebut dilakukan secara ketat oleh tim khusus yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau sebelum diajukan kepada gubernur. (Rls)
