PEKANBARU – Hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Opini Rakyat menunjukkan pandangan masyarakat Kota Pekanbaru masih terbelah terkait isu yang berkembang pasca penanganan kasus yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Survei tersebut mengukur respons publik terhadap narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan peran maupun langkah politik Wakil Gubernur Riau, SF Haryanto. Hasilnya menunjukkan tidak ada pandangan yang benar-benar dominan di tengah masyarakat.
Ketua Lembaga Survei Opini Rakyat yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Adlin, mengatakan masyarakat memiliki pandangan yang relatif berimbang terhadap isu tersebut.
Survei dilaksanakan pada 4 hingga 17 April 2026 dengan melibatkan 53 mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau sebagai enumerator. Sebanyak 520 warga Pekanbaru yang telah memiliki hak pilih diwawancarai dalam survei tersebut, terdiri dari 260 laki-laki dan 260 perempuan.
Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling yang mencakup 15 kecamatan di Kota Pekanbaru. Survei ini memiliki sampling error sebesar 5 persen dengan margin of error 4,5 persen.
“Hasil survei menunjukkan sebanyak 48,7 persen responden menyatakan tidak sependapat dengan anggapan bahwa kasus yang menjerat Abdul Wahid berkaitan dengan langkah politik wakilnya. Sementara 46,7 persen responden menyatakan sependapat dengan anggapan tersebut. Adapun 4,6 persen responden memilih tidak memberikan jawaban,” papar Adlin, Jumat (5/6/2026).
Menurut Adlin, selisih antara kedua kelompok responden hanya sekitar dua persen. Angka tersebut bahkan masih berada di bawah margin of error survei sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kecenderungan opini publik yang kuat ke salah satu kubu.
“Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap isu tersebut masih cukup beragam dan belum memperlihatkan dominasi pandangan tertentu,” ujarnya.
Ia menilai perbedaan pendapat yang berkembang di tengah masyarakat merupakan hal yang lazim dalam dinamika politik. Namun demikian, komunikasi dan sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dinilai tetap menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Menurutnya, hubungan yang harmonis di tingkat pimpinan daerah akan berdampak positif terhadap kelancaran pelayanan publik serta keberlanjutan program pembangunan yang sedang berjalan.
“Meskipun demikian, konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sebaiknya dihindari, karena tidak hanya akan menyebabkan kerugian bagi elit, tetapi juga kerugian bagi masyarakat Riau,” tukasnya.
Hasil survei ini sekaligus menggambarkan bahwa masyarakat Pekanbaru masih memiliki pandangan yang beragam terhadap isu politik yang berkembang, sehingga belum terlihat adanya opini mayoritas yang mengarah pada satu kesimpulan tertentu. (Rls)
