PEKANBARU – Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Pekanbaru menggelar dialog interaktif Riau Menyapa dengan tema “Sensus Ekonomi 2026, Potret Kekuatan Ekonomi Daerah”, Selasa (6/1/2026).
Dialog ini menghadirkan Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Dr Asep Riady, SSi, MM, dipandu host Tuti Fitri. Dalam dialog tersebut, Karmila Sari menegaskan bahwa BPS merupakan mitra strategis Komisi X DPR RI, khususnya dalam penyediaan data statistik yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk di Provinsi Riau.
Menurut Karmila, struktur ekonomi Riau selama ini masih didominasi sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, serta UMKM. Namun ia menyoroti, manfaat ekonomi dari sektor pertambangan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah.
“Sektor perkebunan paling langsung dirasakan masyarakat. Sementara pertambangan, karena masih mentah, perlu pengelolaan lanjutan agar daerah bisa menikmati nilai tambahnya, termasuk kontribusi terhadap APBD,” ujar Karmila.
Ia juga menekankan bahwa daya beli masyarakat merupakan indikator utama pergerakan ekonomi daerah. Ketika daya beli meningkat, sektor perdagangan, pariwisata, hingga jasa akan ikut tumbuh dan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Terkait sensus ekonomi 2026, Karmila mengingatkan bahwa sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia menegaskan pentingnya dukungan anggaran dan sosialisasi yang masif, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Data sensus harus benar-benar akurat. Kesalahan data akan berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Karena itu, BPS harus didukung, dan masyarakat maupun pelaku usaha perlu diberi pemahaman agar tidak ragu saat didata,” tegasnya.
Karmila juga mendorong pelibatan tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat daerah, hingga anggota DPRD dalam sosialisasi sensus, guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Karmila turut menyoroti peran UMKM sebagai penopang ekonomi daerah. Menurutnya, UMKM relatif mudah tumbuh dan berkelanjutan, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal inovasi.
“Banyak UMKM kita masih bersifat ikut-ikutan dan kurang inovatif. Padahal inovasi desain, kualitas produk, serta pemasaran digital sangat menentukan daya saing,” ujarnya.
Ia berharap data BPS dapat dimanfaatkan untuk memetakan UMKM yang berpotensi naik kelas, menentukan sektor unggulan, serta menjadi dasar pembinaan terpadu oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.
BPS Siapkan Pendataan Kombinasi Digital dan Tatap Muka Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Riau Dr Asep Riady menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2026. Sensus ini akan mencatat seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari jenis usaha, tenaga kerja, hingga nilai output.
“Sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun dan mencakup seluruh unit usaha. Metodenya kini menyesuaikan perkembangan zaman,” jelas Asep.
Selain metode kunjungan langsung atau tatap muka, BPS juga akan memanfaatkan pendataan berbasis digital, seperti pengisian kuesioner mandiri melalui website dan platform daring lainnya bagi pelaku usaha yang sudah melek teknologi.
Meski demikian, Asep menegaskan bahwa metode konvensional tetap digunakan, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan digital.
“Kami mengombinasikan berbagai metode agar tidak ada yang terlewat. Jika tidak ada respons secara daring, petugas BPS tetap akan turun langsung ke lapangan,” tutupnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha di Riau semakin memahami pentingnya pendataan sebagai fondasi kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. (rilis)
