PEKANBARU – Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo atau yang akrab disapa Ekowi, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mendorong percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ekowi menilai desakan DPR kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan langkah tepat untuk memastikan penyelesaian pengangkatan CPNS dan PPPK dapat berlangsung lebih cepat.
“Kami sangat mengapresiasi pernyataan Bapak Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco yang memberikan masukan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah percepatan penyelesaian CPNS dan PPPK tahun 2025,” ujar Ekowi, Jumat (14/3/2025).
Lebih lanjut, Ekowi mendesak pemerintah agar segera menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi PPPK 2024 yang telah melengkapi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan hanya menunggu tanda tangan kepala daerah. Menurutnya, pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi 2024 sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, sehingga tidak ada alasan untuk menunda proses tersebut.
“Kami berharap SK PPPK 2024 bagi teman-teman yang sudah melengkapi DRH segera diserahkan, karena formasi CPNS dan PPPK 2024 sudah masuk dalam APBD tahun ini. Kami juga berharap Menpan RB segera menindaklanjuti masukan dari Komisi II DPR RI agar seluruh proses pengangkatan CPNS dan PPPK tuntas di tahun 2025,” tegas Ekowi, yang juga dikenal sebagai tokoh muda pendidikan di Riau.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK paling lambat minggu depan.
“Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah terkait keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK,” kata Dasco kepada awak media.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, DPR juga meminta pemerintah melakukan simulasi percepatan pengangkatan CPNS pada 2025 agar proses seleksi dan pendataan berjalan lebih efisien.
Dengan adanya desakan dari DPR dan para pemangku kepentingan, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pengangkatan CPNS dan PPPK tidak lagi mengalami hambatan. Keputusan yang dinanti-nantikan ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi ribuan tenaga honorer dan peserta seleksi yang telah lama menunggu pengangkatan resmi mereka. (Ary)
