PEKANBARU – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menyerukan aksi cepat, terkoordinasi, dan tegas dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membayangi Provinsi Riau. Dalam Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla yang digelar di SKA CoEx Pekanbaru, Sabtu (10/5), Hanif menekankan pentingnya pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan dalam pencegahan karhutla.
“Kami mendorong agar MPA dikembangkan di seluruh wilayah rawan karhutla. Mereka adalah ujung tombak dalam deteksi dini dan penanganan cepat,” tegas Hanif.
Ia menyatakan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha merupakan kunci utama dalam menekan jumlah kasus karhutla yang saban tahun merugikan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi lokal. “Kita butuh konsolidasi yang masif dan terstruktur. Semua pihak harus satu komando,” katanya.
Hanif juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap areal konsesi perkebunan dan kehutanan, yang dinilai kerap menjadi titik rawan kebakaran. Ia menegaskan, pelanggaran yang menyebabkan karhutla harus ditindak secara represif.
“Jika ada indikasi pelanggaran, jangan ragu untuk ambil tindakan tegas. Ini mandat undang-undang. Jangan sampai konsesi justru menjadi biang kerok bencana,” ujarnya.
Langkah-langkah ini, menurut Hanif, merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah dalam menghadapi musim kemarau yang rawan memperburuk kondisi lahan gambut dan memperbesar risiko karhutla.
Gubernur Riau: Investasi Ya, Asal Tak Rusak Alam
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Riau Abdul Wahid menyuarakan dukungan terhadap investasi dan perdagangan di Riau, namun dengan catatan: kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan.
“Kami terbuka untuk dunia usaha. Tapi jangan sampai pembangunan dibayar dengan kerusakan. Jangan sampai hutan yang terbakar, esoknya berubah jadi kebun sawit,” tegas Gubri.
Ia menekankan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama. Namun kesiapsiagaan dalam penanggulangan juga tak kalah penting. “Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Tapi kalau api sudah muncul, kita harus tahu cara memadamkannya dengan cepat dan tepat,” tambahnya.
Wahid juga mengecam keras praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih marak dilakukan, menyebutnya sebagai tindakan tidak berakal dan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Melayu.
Gubernur Wahid menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan bencana. Ia menyebut bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
“Tak hanya karhutla, banjir juga menjadi ancaman serius di Riau. Jadi pengelolaan tata ruang dan tata kelola perkebunan harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengutip petuah adat Melayu yang menegaskan bahwa merawat alam adalah cermin kebijaksanaan dan budi pekerti, sementara merusaknya adalah tindakan yang mencederai kemanusiaan. (Rky)
