PEKANBARU (pekanbarukini.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr H Achmad MSi dan Kepala Kantor (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau Mahyudin mengundang para guru dan penyuluh yang dinyatakan lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Maksud dari diundangnya para guru tersebut dikarenakan mereka yang sudah lulus PPPK tidak ditempatkan sesuai dengan sekolah awal mereka mengajar.
Diketahui, sebanyak 774 guru dan penyuluh agama di Riau dinyatakan lulus PPPK. Namun, pada pertemuan yang berlangsung pada 14 September lalu dihadiri perwakilan sebanyak 100 orang.
“Kami mengundang guru dan penyuluh agama di Provinsi Riau yang sudah diangkat dalam program PPPK. Pada intinya, sudah jadi isu nasional mereka tidak ditempatkan pada sekolah asalnya,” kata Achmad beberapa waktu lalu.
Mantan Bupati Rokan Hulu (Rohul) dua periode itu melanjutkan, selain tidak ditempatkan sekolah asal, bidang studi yang mereka emban juga tidak sesuai.
“Berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Agama disepakati bahwa mereka yang keberatan, mereka boleh mengusulkan kembali ke tempat asalnya. Sehingga petunjuk dari Kemenag, kita harapkan bisa ditindaklanjuti dan tidak mengganggu program di sekolah. Aspirasi ini kita perjuangkan,” ujar pria yang akrab disapa Sang Pamong ini.
Wasekjen Partai Demokrat itu melanjutkan, mereka punya kesempatan mutasi untuk daerah asalnya. Kemenag Riau juga akan membantu proses dengan catatan ada surat dari Kemenag.
“Kami juga mendorong apakah perlu ada surat atau keputusan menteri mengenai hal ini. Kalau ada surat keluarkan surat dan jika tidak cukup dengan instruksi saja,” kata Achmad yang merupakan Dapil I Riau itu.
Sementara itu Kakanwil Kemenag Riau, Drs. H. Mahyudin, MA berterima kasih atas anggota DPR RI, Achmad yang menerima aspirasi.
“Tentu kita ucapkan terima kasih aspirasi PPPK sudah disampaikan. Juga pak Achmad, sudah perjuangkan ke Sekjen Kemenag RI,” katanya.
Dirinya berharap aspirasi yang disampaikan PPPK bisa diperjuangkan dan dikabulkan.
“Kita juga ada rapat-rapat mengembalikan mereka (PPPK) ke tempat semula. Kami bersyukur 774 honorer ini sudah kita SK kan. Saat ini kita akan hadapi pengangkatan tahun 2023,” sambung Mahyudin.
Untuk gaji PPPK tersebut juga sudah diperjuangkan. Pihaknya telah diminta untuk mempersiapkan seluruh administrasi.
“Pemerintah pusat sudah arahkan kita persiapkan anggaran, berapa kebutuhan kita, termasuk anggaran lain yang perlu kita sisir untuk keperluan lain, uang makan, tukin. Kita berharap dari pusat jangan lama, agar PPPK bisa menerima hak bekerja,” sebutnya.
Selain itu Mahyudin berharap seluruh PPPK untuk memenuhi semua kewajibannya. Seperti absensi, agar saat nanti sudah selesai administrasi tidak ada masalha dalam penggajian. (rilis)
