Pekanbarukini.com (JAKARTA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pertanyaan penting kepada KSP Moeldoko yang harus segera dijawab, hal ini berkaitan dengan pernyataan KSP Moeldoko terkait mengangkat isu Hambalang dan dugaan mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024.
Hal ini diungkapkan AHY dalam konferensi pers pada Senin (29/3/2021) kemarin. Katanya untuk merespons manuver politik yang dilakukan kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, AHY memberikan bahwa ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB.
“Kemudian ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar,” kata AHY.
Menurut AHY, pihaknya berkesimpulan upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. “Ini adalah lagu lama dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya tidak punya alasan yang fundamental,” tegas AHY.
AHY juga merespon apa yang disampaikan oleh para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang menurutnya terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya.
“Kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut, pertama pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD,” kata AHY.
Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, kata AHY, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.
“Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik,” tegas AHY.
Justru pada 7 tahun terakhir ini, lanjut AHY, Partai Demokrat menurutnya terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini dijalankan secara serius dan menurut AHY sudah menunjukkan hasil yang nyata.
“Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas AHY.
AHY meminta KSP Moeldoko menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme, kata AHY, justru Partai Demokrat dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia.
“Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa,” sebut AHY.
Menurut AHY, Gubernur Aceh dan Gubernur Papua yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji.
“KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu saja, kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini,” pungkasnya. ***
