Pekanbarukini.com (PEKANBARU) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru meminta sekolah tak rekrut guru honor baru tahun 2023. Sehingga dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima sekolah diarahkan ke peningkatan kualitas pendidikan.
Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau, Eko Wibowo menanggapi pernyataan dari Kepala Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal tersebut. Baginya menilai hal tersebut tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang.
Namun Tokoh Muda Pendidikan Riau itu menyarankan Disdik Pekanbaru segera mengusulkan guru lolos P1 atau prioritas 1 agar di angkat ASN PPPK 2023. Sebagai informasi P1 merupakan peserta yang sudah ikut seleksi PPPK pada jabatan fungsional (JF) guru Tahun 2021 dan sudah memenuhi nilai ambang batas.
“Sudah masuk tahun 2023 kami meminta pemerintah pusat dan Pemko Pekanbaru supaya gerak cepat pengusulan pengangkatan ASN PPPK 2023. Selama Januari sampai Maret dan aktif di Dapodik. Khususnya menyikapi Pekanbaru yang tak lagi rekrut guru honor tahun 2023. Sebagai solusi bisa usul guru lolos P1 untuk diangkat PPPK 2023,” sebut pria yang akrab disapa Ekowi, Minggu (8/1/2023).
Wakil Ketua PGRI Riau itu juga meminta pemerintah pusat melalui Menpan-RB harus membuat kebijakan arif dan bijaksana. Untuk pengangkatan ASN PPPK tahun 2023 agar tidak mempersulit honorer. Termasuk pada guru lolos P1 juga jangan sampai dipersulit.
“Prinsipnya kita ini ingin selesaikan pengangkatan honorer P1 kita sangat mendukung kebijakan Bapak Kadisdik Kota Pekanbaru. Untuk tidak lagi rekrut guru honor baru di sekolah. Sampai guru P1 mendapatkan tempat sekolah induknya. Agar benar-benar semua P1 terdata tahun 2023,” katanya.
Ekowi memberikan saran dan masukan agar penghapusan honorer pada 28 November 2023 dikaji ulang. Perlu memperhatikan nasib honorer, ketika diberhentikan akan menjadi persoalan pemerintah lagi akan terjadi pengangguran massal.
“Ini sangat kita sayangkan kebijakan penghapusan membuat resah perasaan honorer. Karena bapak Menpan RB memberikan tiga opsi soal honorer pertama diangkat seluruhnya jadi PNS tanpa tes. Kedua diberhentikan seluruhnya dan terakhir diangkat skala prioritas,” sambung Ketua IKA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.
Ekowi beranggapan memang sebaiknya pemerintah pusat mulai mengangkat ASN PPPK tahun 2023 formasi guru honorer dan tenaga kependidikan. Sebab akan terjadi gelombang pensiun guru PNS besar-besaran tahun 2023 dan 2024.
“Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekurangan guru dan Tendik di sekolah,” katanya.
Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tak lagi melakukan perekrutan baru untuk status tenaga kerja lepas (THL) mulai tahun 2023. Sehingga Disdik Pekanbaru juga melarang kepala sekolah merekrut guru honorer baru.
Bagi Kepala Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal, keberadaan guru honorer sekolah memang sangat membantu. Apalagi dalam memenuhi kekurangan guru di SD dan SMP negeri se-Kota Pekanbaru yang mencapai 1.200 guru.
“Sekolah tidak boleh lagi merekrut guru honorer. Itu mulai tahun 2023 ini ya. Karena kita mengetahui dana bantuan operasional sekolah itu lebih dari 50 persennya hanya untuk operasional atau membayarkan gaji guru honorer sekolah. Jadi dana itu tidak maksimal untuk peningkatan kualitas pendidikan, karena banyak dipakai untuk bayar guru honorer sekolah,” sebutnya dikutip dari RiauPos.com (Wyu)
