Pekanbarukini.com (PEKANBARU) – Komisi VIII DPR RI, Dr H Achmad MSi bertemu dengan 80 UMKM di Kota Pekanbaru, Sabtu (11/3/2023). Pelaku usaha itu mengikuti Workshop Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) di Kantor Camat Tuah Madani, Kota Pekanbaru.
Sebagai mitra Kemenag, Achmad menyampaikan Komisi VIII DPR RI terus mendorong pelaku UMKM bisa memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dilaksanakan BPJPH. Sehingga produk-produk UMKM bisa bersaing dan nilai jualnya meningkat.
“Kegiatan ini dilaksanakan karena kita menyadari UMKM merupakan pondasi ekonomi nasional. Sebagai pilar penting perekonomian nusantara. Maka itu dengan banyaknya potensi produk, sebaiknya juga dibarengi sertifikat halalnya. Sehingga produk UMKM Provinsi Riau, khususnya dari Pekanbaru bisa masuk pasar internasional, diakui kualitasnya, dan dijamin higienis,” ujar mantan Bupati Rokan Hulu (Rohul) dua periode itu.
Dengan adanya sertifikat halal, maka konsumen tidak ragu lagi membeli produk manakan, dan kuliner lainnya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, jangan sampai masyarakat meragukan halal dan haram produk makanan, karena semua bisa dicek secara online. Sehingga keamanan produk yang dibeli konsumen terjamin.
“Selain itu sertifikat halal ini membuka peluang produk UMkM itu tidak terbatas hanya lokal sama, namun juga bisa ekspor luar negeri. Apalagi semakin meluasnya industri halal dunia. Prinsipnya sertifikasi halal ini bukan jadi beban, tapi justru menguntungkan dan membantu jaminan usaha UMKM. Karena itu sudah ada regulasi yang mengatur,” sebut Achmad yang akrab disapa Sang Pamong.
Sertifikasi Halal 2023 Gratis
Achmad juga mendengar adanya kekhawatiran pelaku usaha, bahwa sertifikat pengurusannya sulit dan mahal. Padahal BPJPH membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan kuota 1 juta sertifikat. Ini harus benar-benar dimanfaatkan pelaku usaha, karena penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap 1 akan berakhir di 17 Oktober 2024.
“Pelaku usaha tidak perlu khawatir, karena saat kami tandatangani program Sehati ini harus gratis. Pengurusan sertifikasi halal dari BPJPH tanpa dipungut biaya. Syaratnya juga sederhana, tidak dipersulit. Makanya ada workshop ini selain sosialisasi juga untuk membantu UMKM yang merupakan Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena),” tutup Achmad.
Sementara itu koordinator acara, Desi Susanti mengatakan workshop ini diikuti lebih dari 80 pelaku UMKM Pekanbaru dari dua kecamatan yaitu Binawidya dan Tuah Madani.
“Kita mencoba untuk membina pelaku UMKM dari dua kecamatan, kendalanya selama ini yaitu banyak yang belum tahu prosedur sertifikat halal. Dengan adanya pelatihan dari BPJPH Kemenag bersama anggota DPR Achmad, pertanyaan masyarakat selama ini bisa terjawab,” katanya.
Ia berharap sepulang pelatihan, pelaku usaha bisa mengurus dan mendapatkan sertifikasi halal. Sehingga nilai jual produknya bisa meningkat.
“Dengan sosialisasi ini, masyarakat bisa tahu ada pengurusan yang gratis. Target kita pulang dari sini produk mereka sudah harus ada sertifikat halal, agar nilai jualnya meningkat,” sebutnya. (Wyu)
