Pekanbarukini.com (PEKANBARU) – Selasa (16/5/2023), kabar gembira bagi guru honor, sebab pemerintah bakal membuka 600 ribu lebih kuota, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun ini. Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mengusulkan 3 ribu formasi PPPK guru tahun 2023.
Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau, Eko Wibowo mengapresiasi komitmen Gubernur Riau, Syamsuar. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau sudah “jemput bola” ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kemenpan-RB.
“Kami mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja maksimal. Terutama Pemprov Riau yang langsung jemput bola mengajukan kebutuhan ASN PPPK tahun 2023,” kata Ekowi, Selasa (16/5/2023).
Namun sebelum resmi membuka seleksi PPPK tahun 2023, Ekowi meminta agar Pemerintah segera menerbitkan SK ASN PPPK 2022. Di Riau terdapat 3.302 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK di lingkungan Pemprov Riau tahun 2022.
“Segera terbitkan SK ASN PPPK 2022 JUNI 2023 dan gaji ke 13. Supaya ASN PPPK 2023 segera dimulai rekrutmen Juli ini, untuk penyelesaian honorer tuntas tahun 2023,” sebut Ketua IKA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Suska Riau.
Ketum ASN PPPK 2022 Riau ini tetap berharap tim Pansel bisa mempertimbangkan guru yang telah tua, tak ada penempatan sekolah induknya.
“Harapan kami semua kuota yang diajukan Pemprov dan daerah lainnya yang di Riau supaya dikabulkan, kalau bisa lebih banyak. Juga memprioritaskan yang sudah ikut tes lulus terus tidak ada penempatan di sekolah induknya,” katanya.
Ekowi berharap Kemendikbudristek bisa memberikan guru supaya di tempatkan kembali ke sekolah induk. Di mana guru tersebut sudah puluhan tahun mengajar di sekolah induk. Lalu ada guru yang sudah 54 tahun tidak lulus dan guru muda lulus ini terasa kurang adil.
“Seharusnya guru yg umur tua didahulukan nama penilaian observasi (Kepsek, guru senior, pengawas, Kadis dan BKD). Kalau dapat angkat langsung aja guru PPPK di sekolah induk,” ujarnya.
Kepada rekan guru honor lainnya yang belum lolos PPPK tahun 2022 agar benar-benar mempersiapkan untuk seleksi PPPK 2023. Dirinya berharap semua guru honor yang ikut tes bisa diangkat semua tanpa tes.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan menyebut, sudah mengusulkan kebutuhan PPPK guru ke Kemenpan-RB.
“Kita Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mengajukan usulan kebutuhan PPPK tenaga guru tahun 2023 ke pemerintah melalui Kemenpan-RB sebanyak 3.057 formasi,” sebut Ikhwan, Selasa (16/5/2023).
Usulan kebutuhan PPPK tahun 2023 itu menindaklanjuti surat Menpan-RB tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023.
“Kita sudah menerima surat dari pemerintah pusat untuk kita menyampaikan usulan kebutuhan formasi. Langsung kita respon dengan menganalisa kebutuhan jabatan yang tersedia, serta kemampuan keuangan daerah. Kita ingin melihat sejauh mana peran pegawai yang akan diangkat menjadi PPPK ini dalam mewujudkan visi misi gubernur,” ungkapnya.
Termasuk pertimbangan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) terkait penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai gaji PPPK. Sebab dalam PMK Nomor 212 itu untuk gaji PPPK tahun 2022 dan 2023 itu sudah di plot Kemenkeu.
“Jadi usulan PPPK 2023 itu jika menyandingkan dengan PMK dan analisa-analisa tersebut,” ujarnya.
Dirinya mencontohkan, misalnya gaji PPPK guru tahun 2022 di Dinas Pendidikan Riau itu sudah diplot untuk sekitar 7.297 orang. Namun setelah masa sanggah yang lulus hanya 5.851 orang.
“Artinya itu ada selisih. Nah, selisih itu yang kita usulkan kembali ke pemerintah melalui Kemenpan-RB untuk dijadikan pertimbangan pemerintah menetapkan alokasi formasi Riau tahun 2023,” jelasnya.
“Jadi kita masih menunggu. Karena formasi yang ditetapkan belum tentu sama dengan usulan kebutuhan yang kita sampaikan,” sambungnya. (Wyu)
