PEKANBARU – Pemprov Riau sudah membayarkan gaji guru PPPK 2023 untuk bulan Juli. Namun para guru tersebut kembali risau, sebab gaji Agustus-September juga belum ada kepastian.
Itu diungkap Eko Wibowo, Ketua ASN PPPK Guru 2022 Riau. Pria yang akrab disapa Ekowi ini angkat bicara terkait nasib guru-guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 yang gaji Agustus-September terancam nunggak. Keluhan ini tidak hanya menggambarkan persoalan administratif, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan para pendidik yang semakin terpuruk karena ketidakpastian.
Bagi para guru ini, gaji bukan sekadar angka yang tertera di rekening bank, melainkan sumber kehidupan yang mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ekowi menceritakan bagaimana salah satu rekan mereka yang tengah hamil delapan bulan harus bertahan di tengah ketidakpastian, menanti hak yang nunggak.
“Salah satu rekan kami sedang hamil dan segera melahirkan. Dia sangat membutuhkan biaya untuk persalinan. Namun, sudah dua bulan gaji PPPK-nya belum cair,” ujar Eko dengan nada getir, menggambarkan betapa berat beban yang harus ditanggung oleh rekannya tersebut, Senin (9/9/2024).
Tak hanya rekannya yang hamil, banyak guru lainnya juga mengalami situasi yang sama. Mereka berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dari biaya makan hingga kebutuhan pendidikan anak-anak. Setiap harinya mereka hidup dalam kecemasan, menunggu kapan hak mereka akan terpenuhi.
“Gaji ini sangat berarti bagi kami. Tanpa gaji, bagaimana kami bisa makan, membayar sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya?” lanjut Ekowi. Dia berharap Pemerintah Provinsi Riau segera turun tangan dan mendengar jeritan hati para guru. “Jangan sampai kami harus berhutang hanya untuk bertahan hidup.”
Di balik deru pembangunan fisik yang gencar dilakukan pemerintah daerah, nasib para pendidik seolah terabaikan. Mereka yang seharusnya menjadi tonggak utama dalam mencerdaskan generasi bangsa, kini justru harus berjuang untuk kesejahteraannya sendiri. Sebuah ironi yang menyayat hati, di mana pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama justru tertunda dalam realisasinya.
Ekowi menegaskan bahwa pendidikan bukanlah hanya tentang bangunan sekolah atau fasilitas yang megah, melainkan tentang kesejahteraan para guru yang menjadi motor penggerak perubahan.
“Masalah pendidikan harusnya menjadi prioritas utama. Bagaimana mungkin pembangunan sektor lain bisa berjalan lancar, tapi gaji guru PPPK malah tersendat?” ujarnya.
Di penghujung percakapan, Eko menutup dengan pesan yang mendalam, “Kami bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga berjuang di luar sana untuk hidup. Jangan lah sampai gaji Agustus dan Setember dirapel, bayarnya Oktober. Kami berharap pemerintah segera menemukan solusi agar hak kami bisa terpenuhi, demi masa depan anak-anak bangsa yang kami didik.” (rilis)
