KAMPAR – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG kini telah disosialisasikan dengan dihadiri oleh ratusan warga di Kantor Desa Teratak, Rumbio, Kampar Sabtu, 21 Juni 2025.
Program MBG akan menyasar pada anak sekolah mulai dari PAUD hingga menengah, santri, balita, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok masyarakat miskin non-pendidikan termasuk anak-anak putus sekolah.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Sahidin, Staff sekretaris Deputi Bidang Prokerma Badan Gizi Nasional (BGN) Mochamad Halim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi dan Kepala desa Teratak Rumbio Etak Murlizar.
Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin menyampaikan bahwa fokus utama dari program ini adalah memberikan asupan gizi yang cukup dan layak selama masa sekolah.
“Distribusi makanan dilakukan dari Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) yang berlokasi maksimal enam kilometer dari sekolah penerima manfaat, untuk menjamin makanan tetap segar. Sementara itu, ibu hamil dan menyusui mendapatkan makanan bergizi langsung dari posyandu dan puskesmas setempat,” papar Sahidin.
Program MBG menargetkan pendirian sebanyak 30.000 SPPG di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam menjangkau wilayah terpencil dan memastikan akses gizi yang merata.
Staff sekretaris Deputi Bidang Prokerma BGN Moch. Halim menyampaikan bahwa rekrutmen pengelola dapur telah dilaksanakan untuk batch 1 dan 2, dan kini tengah berjalan untuk batch 3.
“Setiap dapur SPPG wajib melibatkan ahli gizi, akuntan, serta kepala dapur—yang dapat berasal dari yayasan manapun tanpa Batasan,” ucap Halim.
Menyorotihal program MBG, Kepala Desa Teratak, Etak Murlizar menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah desa dalam menyambut program MBG.
“Desa Taratak sedang merencanakan pembangunan desa sanitasi, meskipun lokasi implementasinya masih tentatif. Percepatan pelaksanaan program MBG menjadi perhatian utama, termasuk dengan perencanaan dapur SPPG di Kecamatan Rumbio dan Desa Gintong Petai. Calon penerima manfaat di Desa Taratak pun sudah mulai diinventarisasi,” terang Etak Murlizar.
Zulfan Azmi, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, juga menyampaikan dukungannya terhadap program MBG dan menyarankan agar para anggota dewan turut serta dalam sosialisasi ke minimal lima titik setiap minggunya, sembari juga menyampaikan informasi tentang BPJS dan program pemerintah lainnya.
“Distribusi makanan bagi ibu hamil dan menyusui yang akan dilakukan langsung ke rumah masing-masing tanpa melibatkan guru sebagai penerima. Penentuan lokasi SPPG juga harus memenuhi standar tertentu, yaitu tidak berada dekat peternakan atau tempat pembuangan sampah, dan akan dipastikan melalui dukungan dari Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah,” jelas Zulfan.
Dalam aspek ketahanan pangan, pemerintah mendorong penggunaan bahan baku lokal dari masyarakat sekitar sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi desa.
Program MBG ini tidak diberikan kepada individu perorangan, tetapi melalui institusi pendidikan atau komunitas berbasis desa. Anak-anak yang putus sekolah akan menjadi prioritas penerima manfaat tahap kedua setelah target 50.000 SPPG di wilayah terpencil tercapai.
Sosialisasi ini menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak dari kepala desa, DPRD, hingga tenaga kesehatan dan masyarakat itu sendiri. Harapannya, program MBG mampu menjadi solusi nyata dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan tangguh di masa depan. (rilis)
