PEKANBARU – Relokasi guru PPPK di Provinsi Riau yang tak kunjung terealisasi mulai memunculkan dampak serius. Sejumlah guru dilaporkan memilih mundur dari status aparatur sipil negara karena tekanan jarak penempatan yang jauh dari keluarga.
Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo atau Ekowi, mengungkapkan bahwa keluhan para guru semakin intens disuarakan, terutama terkait penempatan lintas kabupaten yang memisahkan mereka dari pasangan dan anak.
“Kasihan teman-teman guru PPPK yang terpisah antarkabupaten dengan anak istri/suaminya. Saya mendapat kabar lagi ada guu PPPK mengundurkan diri, dengan alasan jauh dari keluarga dan baru habis melahirkan. Saya sedih mendapat kabar ini,” kata Ekowi, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, banyak guru kini dihadapkan pada dilema besar antara menjalankan tugas sebagai ASN atau mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan memicu keretakan rumah tangga.
“Karena tidak mau berpisah akhirnya teman-teman guru ini pilih mengundurkan diri sebagai ASN PPPK. Pilihan, menjadi ASN itu cita-cita mereka lho,” ucapnya.
Ekowi mengaku menerima banyak curhatan dari guru yang berada di ambang perceraian akibat jarang bertemu keluarga. Ia pun khawatir gelombang pengunduran diri akan terus bertambah jika persoalan relokasi tidak segera ditangani.
Hingga kini, persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, terkait relokasi guru PPPK masih belum terbit. Padahal, usulan tersebut telah diajukan sejak November 2025 oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Ekowi mempertanyakan panjangnya proses birokrasi yang harus dilalui untuk relokasi tersebut. Ia menilai kondisi ini justru mendorong guru mengambil langkah mundur secara sukarela.
“Mereka pilih mempertahankan keluarganya daripada jadi ASN PPPK. Kalau sudah begini negara juga yang merugi,” serunya.
Ia juga menegaskan akan terus memperjuangkan nasib para guru hingga ke pemerintah pusat.
“Saya akan ke pusat berjuang dan siap menginap di kantor KemenPAN-RB demi guru PPPK Riau,” tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, S.F. Hariyanto, telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri PAN-RB terkait penyesuaian unit kerja PPPK guru. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan sebelumnya mengenai perubahan penempatan guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan ketimpangan distribusi guru, di mana sebagian sekolah mengalami kelebihan tenaga pengajar, sementara yang lain justru kekurangan pada mata pelajaran tertentu.
Pemerintah Provinsi Riau berharap persetujuan relokasi dapat segera diberikan agar distribusi guru menjadi lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. (Rls)
