Pekanbarukini.com (PEKANBARU) – Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau kembali sampaikan aspirasi ke Komisi V DPRD Provinsi Riau. Dengar pendapat kali ini dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan Riau, Job Kurniawan dan Kepala BKD, Ikhwan Ridwan, Senin (12 Desember 2022).
Hadir Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung (Fraksi PDIP), Wakil Ketua Dr Karmila (Golkar), Sekretaris Syamsurizal (PAN), dan Eva Yuliana (Demokrat). Juga anggota dr Arnita (PKS), Sofyan Siroj (PKS), dan Ir M Arfah Fraksi (PPP).
Ketua Komisi V, Robin Hutagalung sampaikan pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan BKH PGRI Riau yang diketuai Eko Wibowo. Pihaknya menilai Dinas Pendidikan dan BKD Riau diharapkan maksimal membantu permasalahan guru honorer.
“Kami dari Komisi V DPRD Provinsi Riau selalu memantau perkembangan PPPK 2022 dan 2023, sampai tujuan pengangkatan semua Guru Honorer menjadi PPPK. Kita minta Dinas pendidikan Riau agar memfasilitasi guru honorer, agar tidak ada lagi masalah untuk pendaftaran PPPK kedepannya,” ujar Robin, Senin (12 Desember 2022).
Robin juga berpesan ke guru honorer agar hati-hati dan teliti saat mengupload berkas untuk pendaftaran PPPK 2023. Dinas Pendidikan Riau diharapkan menginstruksikan kepada Kepala Sekolah untuk merapikan Data Dapodik guru honorer agar sesuai linieritas ijazahnya.
“Diminta agar Dinas Pendidikan Riau mengusulkan formasi untuk PPPK 2023 dengan membuka semua mata pelajaran termasuk muatan lokal,” sebut Robin.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, Job Kurniawan menjelaskan upload berkas pendaftaran PPPK hanya berlaku satu kali. “Apalagi sistem SSCASN (Sistem Seleksi Calon ASN) itu langsung dari pusat. Ada data yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah,” sebutnya.
Ia menyampaikan akan mengambil semua kebutuhan formasi. Hanya saja linieritas guru honorer ditetapkan oleh Kemendikbud. Ia sebut juga Muatan Lokal akan dibuka.
“Untuk data guru honorer linierkan di Dapodik. Kita sudah memanggil Kepsek agar guru honorer mengajar sesuai ijazahnya,” sebutnya.
Ia mendata Riau masih kekurangan guru di sekitar 8.000 orang. Job Kurniawan berpesan guru honorer jangan pindah sekolah sebelum pendataan selesai.
Sedangkan proses untuk pengangkatan PPPK semua guru honorer sedang dalam proses. Ia juga menegaskan tidak ada pemberhentian guru honorer dan gaji tetap dianggarkan oleh APBD Riau. Kemudian mengenai guru PPPK akan dikontrak selama 2 Tahun lalu akan dievaluasi kedepannya.
Sementara itu, Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan menambahkan upload berkas pendaftaran PPPK hanya berlaku satu kali. Ia juga menegaskan seleksi PPPK formasi guru bukan hanya formalitas, namun termasuk penilaian. Keputusan juga dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Usai dengar pendapat itu, Ketua BKH PGRI Riau, Eko Wibowo, berterima kasih ke Komisi V DPRD Riau yang sudah memfasilitasi. Ia juga berharap Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan dan Kepala Dinas Pendidikan Riau, Job Kurniawan dapat mencari solusi bagi guru honorer di daerah.
“Semoga apa yang kita perjuangkan bisa terealisasi pada tahun 2023. Diharapkan Pemerintah Provinsi Riau sudah mengusulkan ke Mendikbudristek dan MenpanRB secepatnya. Kami berharap semua guru honorer di Riau sudah tuntas diangkat ASN PPPK Pada Tahun 2023 dan tidak ada lagi yang tercecer,” harap Eko yang akrab disapa Ekowi. (Wyu)
