PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali disorot publik akibat tertundanya pembayaran insentif bagi para Ketua RT dan RW yang sudah mencapai dua bulan. Hingga kini, dana insentif periode September-Oktober 2024 belum juga dicairkan, membuat keresahan di kalangan Ketua RT/RW semakin meningkat.
Salah satu Ketua RT yang angkat suara adalah Eko Wibowo, Ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, sekaligus Wakil Ketua Forum Komunikasi RT/RW setempat. Meskipun nilainya tidak besar, insentif tersebut dirasa penting untuk mendukung tugas mereka dalam melayani warga. “Honor ini sangat berarti bagi kami yang setiap hari berhadapan dengan berbagai masalah warga. Kami harap insentif ini bisa cair tiap bulan, tanpa penundaan. Dua bulan saja sudah cukup memberatkan,” ucap Eko pada Jumat (1/11/2024).
Eko juga menegaskan, banyak Ketua RT/RW tidak memiliki pekerjaan tetap dan sangat bergantung pada insentif ini sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja mereka, terlebih di masa persiapan Pilkada serentak 2024. “Kami mohon Pemko Pekanbaru segera mencairkan insentif yang tertunggak, terutama setelah APBD Perubahan 2024 disahkan. Jangan sampai anggarannya dialihkan atau dicicil,” tambahnya.
Menurutnya, keterlambatan yang terus berulang ini bisa melemahkan motivasi dan kinerja para Ketua RT/RW di lapangan. Insentif sebesar Rp600 ribu per bulan untuk Ketua RT dan Rp750 ribu untuk Ketua RW menjadi penting untuk operasional harian. Namun, keterlambatan ini dikhawatirkan menghambat stabilitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Desakan agar Pemko segera bertindak ini pun mendapat perhatian luas, terlebih menjelang Pilkada 2024. Peran RT/RW dinilai vital dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung proses demokrasi di tingkat lokal. Para Ketua RT/RW berharap Pemko Pekanbaru segera menyelesaikan masalah ini demi keberlanjutan pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, atau pejabat terkait lainnya terkait penundaan pembayaran insentif ini. (rilis)
