Pekanbarukini.com (PEKANBARU)– Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr Achmad mendorong pelaku usaha memiliki sertifikat halal. Sebab Riau memiliki potensi untuk produknya bisa dipasarkan secara internasional.
Hal itu disampaikan Achmad saat menjadi salah satu narasumber di acara “Knowledge sharing layanan sertifikasi halal self declare.” Sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi 10 juta produk bersertifikasi halal yang diselenggarakan di Hotel Grand Central, Sabtu (15/10/2022).
Apalagi menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memiliki program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).
“Jadi ini kenapa pemerintah membentuk badan jaminan produk halal. Pertama mayoritas masyarakat Indonesia ini 87 persen muslim. Maka itu masyarakat Islam harus ada kepastian hukum produk dan hasil-hasil industri rumah tangga, dan yang skala besar halal dan baik. Sehingga dengan adanya sertifikat ini akan menghilangkan keraguan orang hasil produk yang dikonsumsi,” ujar Achmad.
Kemudian jika produk memiliki sertifikat halal dari BPJPH maka sudah pasti melalui pemeriksaan kualitas dan proses olahan aman. Termasuk juga akan memberikan nilai tambah terhadap produsen dan kepercayaan kemasyarakat bahwa yang diproduksi itu halal.
“Maka untuk percepatan sertifikat halal DPR memberikan anggaran BPJPH sebenar 636 miliar rupiah lebih. Itu gunanya untuk pelatihan usaha UMKM dan institusi di daerah-daerah agar target 10 juta produk bersertifikasi halal bisa dicapai,” katanya.
Maka itu anggota DPR Dapil Riau 1 ini mengharapkan masing-masing instansi yang terkait dapat bersinergi dan kolaborasi. “Seperti rekrutmen kader sosialisasi dan pendamping. Serta bekerja sama organisasi Islam, perguruan tinggi, dan lainnya, ini upaya untuk percepatan sertifikasi halal. Untuk melindungi masyarakat selain jelas sesuai syariat agama dan baik untuk kesehatan,” katanya.
Kemudian dalam sambutannya Kakanwil Kemenag Riau, Mahyudin sampaikan kedepan seluruh produk wajib bersertifikat halal. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) ini bertujuan untuk percepatannya.
“Kita terus berupaya mempercepat pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal. Karena di Riau yang baru terdata dan terdaftar masih 890 produk, artinya angkanya masih kecil,” ujar Mahyudin.
Maka itu dirinya berharap Satgas Kanwil Kementerian Agama dan lembaga pendampingan dapat membantu peningkataan produk yang bersertifikat halal. “Kami sangat berharap dinas terkait bersama-sama sinergi bisa bersama percepatan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan salah satu program prioritas nasional makanya dibutuhkan sinergi semua pihak untuk mewujudkannya, termasuk pemerintah daerah,” harapnya.
Kegiatan Knowledge sharing layanan sertifikasi halal self declare ini diikuti 55 UMKM. Turun hadir para pendamping yang mana peserta diberikan coaching bagi pelaku usaha yang ingin segera mendapatkan sertifikasi halal. (Wyu)
