PEKANBARU – Dua bulan honor RT/RW di Kota Pekanbaru tak kunjung dibayarkan, ternyata imbas dari pergeseran anggaran. Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa mengakui anggaran lebih diprioritaskan untuk tahapan Pilkada 2024.
Pernyataan itu dikritik habis RT/RW. Sebab kalau prioritasnya untuk Pilkada serentak 2024, harusnya RT/RW juga termasuk.
Seperti yang disampaikan Ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Tangkerang Tengah, Eko Wibowo atau akrab disapa Ekowi. Menurutnya kalau Pemko Pekanbaru sudah tak mementingkan RT/RW mending honor atau insentif tersebut dihapus saja.
“Kalau prioritasnya Pilkada harusnya RT dan RW juga diperhatikan dong. Karena kami sebagai Ketua RT RW itu garda terdepan sukseskan Pilkada 27 November mendatang,” ujarnya kesal, Kamis (18/7/2024).
Seperti diketahui untuk insentif Ketua RT Rp600 ribu per bulan dan Ketua RW mendapat Rp750 ribu per bulan. Dengan nilai sebesar itu sebenarnya tidak sebanding dengan beban yang dipikul RT/RW.
“Kalau memang Pemko tak prioritaskan kami, ya sudah jangan anggarkan lagi insentif itu. Tapi kalau partisipasi masyarakat di Pilkada nanti rendah. Jangan salahkan kami, silahkan Pemko sosialisasikan ke masyarakat untuk memilih di Pilkada nanti,” sambung Ketua IKA FTK UIN Suska Riau itu.
Seperti dikutip dari halloriau, Pj Wako, Risnandar menyebut prioritas Pemko Pekanbaru saat ini yaitu pembayaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang.
“Kemarin sudah saya sampaikan dan saya prioritaskan bayar persoalan NPHD Pilkada. Karena aturannya harus segera,” ungkapnya.
Dirinya mengungkapkan saat ini kondisi kas Pemko dalam keadaan minus. Namun pihaknya akan berupaya untuk membayarkan honor tersebut. Dirinya berjanji pekan ini, honor Ketua RT/RW akan dibayarkan, dengan melihat kondisi kas daerah.
Meski begitu Risnandar menyebutkan beberapa honor RT/RW sudah ada yang dibayarkan. Dirinya meminta kepada forum RT/RW agar bersabar dan memahami bahwasa saat ini kondisi keuangan sedang tidak stabil. Ada peninggalan masalah dari pejabat lama. (Rls)
