PEKANBARU – Ketua Forum ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, menggelar audiensi penting bersama sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Dinas Pendidikan Riau ini membahas isu krusial mengenai relokasi guru PPPK jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Riau.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas (Kacabdis), serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Dalam diskusi hangat yang berlangsung pada Selasa (27/5), Eko Wibowo atau Ekowi menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi guru PPPK yang saat ini ditempatkan jauh dari domisili atau keluarga.
“Kami sangat mengapresiasi gerak cepat Bapak Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, H. Erisman Yahya, yang telah merespons keluh kesah kami para guru PPPK Riau tahun 2021. Ini menjadi harapan besar bagi kami yang telah lama berjauhan dengan keluarga dan harus menanggung biaya hidup yang cukup tinggi,” ujar Ekowi, yang juga merupakan guru PPPK di SMKN 2 Pekanbaru.
Ia menambahkan bahwa beban ekonomi yang dirasakan guru PPPK semakin berat dengan adanya biaya sewa tempat tinggal, ongkos perjalanan, serta kebutuhan lain seperti biaya pendidikan anak. Situasi ini diharapkan menjadi pertimbangan serius bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat dalam menyusun kebijakan relokasi yang lebih manusiawi dan berpihak kepada guru.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyuarakan dan memperjuangkan nasib para guru PPPK di Riau, yang telah mengabdikan diri demi kemajuan pendidikan di daerah. Forum ASN berharap agar tim yang ditugaskan dapat bekerja dengan maksimal dan mampu memberikan solusi terbaik sesuai harapan para guru.
Sebelumnya Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Riau menyampaikan bahwa kebijakan di daerah akan tetap selaras dengan aturan pemerintah pusat.
Namun, ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan para guru dan memperkuat ekosistem pendidikan di Riau.
Selain itu pelantikan PPPK Formasi 2024 direncanakan pada Oktober 2025. Gubri akan terus berupaya maksimal untuk mendukung kesejahteraan dan profesionalitas tenaga pendidik. (rilis)
