PekanbaruKini.com
Hukrim Nasional

DPR Minta Pemerintah Secepatnya Berikan Payung Hukum Untuk Operasi Pemberantasan KKB di Papua

kkb papua operasi militer OPM
KKB di Papua terus berulah (Foto/internet)

Pekanbarukini.com, (JAKARTA) Pemerintah diminta segera memberikan payung hukum guna memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana Soediro yang juga Politikus PDI-P.

Dede Indra beranggapan KKB masih berulah sebab mereka ingin menunjukkan eksistensinya dan tidak mau TNI masuk dan menganggu rencana mereka. “TNI tidak dapat melakukan operasi militer karena bukan dalam situasi darurat militer/tertib sipil, jadi sifatnya hanya membantu operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Sudah ada rapat Menkopolhukam dengan Mabes TNI, Kementerian Luar Negeri, Kapolri, dan PPATK pada 22 April 2001 untuk mengganti istilah KKB menjadi Kelompok Separatis Papua (KSPT), menjadi tugas kami untuk mendeclare KSPT,” sebut Dede, pada keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/3/2022).

Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana Soediro
Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana Soediro (foto/istimewa)

Baginya, TNI bisa masuk, tetapi menanti Perpres tentang TNI dalam penanganan terorisme. Telah ditandatangani presiden berkaitan dengan terorisme namun Polri belum menandatangani, karena di UU TNI sendiri belum ada perpres tentang tindak pidana. “Antisipasi ada, tapi aturannya belum boleh masuk karena aturan belum disahkan melalui diskresi presiden,” ujar Dede.

Kata Dede, Indonesia masih belum memiliki wilayah khusus yang didedikasikan untuk latihan peperangan TNI (daerah latihan). Padahal, negara dengan luas wilayah yang sangat kecil seperti Singapura sudah memilikinya dengan nama Singapore Armed Forces Training Institute (SAFTI City).

“Dengan lokasi yang strategis di tengah-tengah Pulau Jawa bisa diakses dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mempunyai kawasan Gunung Lawu dengan luas lahan 437,8 hektar bisa dijadikan alternatif untuk daerah latihan TNI yang membutuhkan lahan sekitar 45,1 hektar. Dengan landscape berbukitan lengkap dengan wilayah Gunung Lawu, sangat pas untuk simulasi perang hutan,” sebut Dede.

Sedangkan untuk simulasi perang perkotaan, ia menyebut ada alternatif di wilayah Meteseh, di wilayah dengan luas sekitar 250 hektar tersebut. Tinggal selanjutnya dibangun simulasi perang seperti gedung, puskesmas, kereta api, dan sungai buatan disesuaikan dengan kebutuhan latihan serta ditambah fasilitas-fasilitas penunjang untuk latihan militer.

“Dengan adanya daerah latihan yang mutakhir, tentunya akan menunjang kemampuan prajurit TNI. Sehingga, kapanpun dan dalam situasi apapun pasukan-pasukan TNI bisa menunjukkan kualitas terbaiknya,” tuturnya. (Rilis)

Berita Terkait

Baku Tembak Dengan KKB Egianus Kogoya, 5 Prajurit Terluka, Danton Satgas Mupe Gugur

Redaksi