Pekanbarukini.com (PEKANBARU) – Honorer di seluruh Riau mengalami kecemasan yang mendalam karena belum ada pengumuman kelulusan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Meski jadwal pengumuman telah dijadwalkan, namun ada kekhawatiran bakal molor.
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menjadwalkan pada 6 – 15 Desember. Namun kegelisahan muncul sebab belum ada tanda-tanda pengumuman.
“Kami semua honorer di Riau risau ini. Kok, belum ada tanda-tanda pengumuman kelulusan hasil seleksi PPPK 2023,” kata Ketua ASN PPPK 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, Kamis (112/2023).
Situasi semakin kompleks dengan informasi bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas hasil tes PPPK guru 2023 mulai tanggal 14 – 16 Desember.
“Ekspektasi pengumuman mungkin akan molor lagi mengingat rapat tersebut mempertimbangkan aspek afirmasi dan faktor lainnya,” ungkap Eko Wibowo.
Ketidakpastian semakin bertambah karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) berlangsung hingga 22 Desember.
“Enggak mungkin pengumumannya hanya guru prioritas satu (P1) lebih dahulu, tetapi harus menunggu P2 hingga P4,” ujarnya.
Eko Wibowo yang akrab disapa Ekowi berharap pemerintah memberikan kejelasan secepatnya mengenai pengumuman kelulusan PPPK guru 2023 untuk memberikan ketenangan kepada para honorer. Dia juga mendesak Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan BKN agar mempercepat pengumuman kelulusan ASN PPPK 2023 agar penempatan di sekolah bisa segera diatur.
Hapuskan Sistem Kontrak PPPK
Di sisi lain, Ekowi menyoroti tuntutan untuk menghapuskan sistem kontrak PPPK. Baginya PPPK sudah sama dengan PNS. Pemerintah tidak perlu lagi pusing memikirkan kontrak seakan-akan PPPK ini hanya dibutuhkan beberapa tahun kerja.
“Guru mengabdi dan mendedikasikan untuk fokus mencerdaskan anak bangsa. Kami mohon kepada pemerintah untuk menghapuskan sistem kontrak bagi ASN PPPK,” pungkas Eko Wibowo. (rls)
